Satukan Persepsi, Anggota DPRD Asal MTR Duduk Bersama

Ambon,Wartamaluku.com- Untuk menyatukan persepsi terkait dengan adanya wacana pemekaran Maluku Tenggara Raya (MTR) menjadi provinsi sendiri, para wakil rakyat asal wilayah MTR duduk bersama untuk membicarakan persoalan dimaksud.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans, Sekretaris Komisi A Darma Oratmangun dan anggota Komisi A, Amir Rumra ini dihadiri oleh beberapa anggota DPRD yakni Frankois Orno, Agnes Renyut, Tin Renyaan dan Semmy Letelay.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi A, Kamis (18/2) dipimpin langsung oleh Melkias Frans. Dalam pertemuan tersebut, Frans katakan, pertemuan ini penting dilakukan sehingga tidak terkesan bahwa wacana pemekaran ini hanya keinginan orang per orang semata.
“Rapat yang dilakukan hari ini adalah untuk penyatuan presepsi, sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya keinginan orang per orang. Kalau ditanya hati kecil kita, tentunya kita juga belum berkeinginan untuk daerah ini dimekarkan cepat, tetapi suka tidak suka peraturan pemerintah dalam desain besar pemerintah Republik Indonesia antara tahun 2016-2025 pasti daerah kita dimekarkan, karena itu isu-isu ini harus menjadi perenungan kita bersama,” tandas Frans.
Dikatakan, kemarin pun ada keputusan dari DPRD Maluku Barat Daya (MBD) yang menginginkan bahwa mendirikan Provinsi Maluku Barat Daya, kita harus kembali melihat persyaratan formil sehingga tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Untuk memekarkan satu daerah provinsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 32, paling tidak ada 5 kabupaten/kota, dan sekarang ini MTR sudah memenuhi persyaratan itu dan kabupaten/kota itu minimal berusia 7 tahun.
Jika semua ini menjadi satu kesatuan baik itu Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD) maka kita unsur-unsur tadi dan harus disetujui oleh bupati dan walikota serta DPRD masing-masing.
Sementara itu anggota DPRD asal Maluku Tenggara (Malra), Amir Rumra menambahkan, isu-isu terkait dengan Tenggara Raya ini sudah lama. Karena isu ini sudah dimunculkan di Pemerintah Pusat (Pempus) maka kita diparlemen harus duduk bersama untuk bisa menyatukan persepsi untuk hal ini.
“Bagi saya pikiran-pikiran tentang rencana pembentukan provinsi ini adalah sesuatu yang baik demi untuk mengurangi angka kemiskinan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas dia. (WM-03)
(Mr)