Tenaga Insentif Belum dibayar, Kadis Kesehatan Maluku Mesti Dievaluasi

Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Tim I penanganan Covid-19 DPRD Maluku sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Benhur Watubun mengatakan dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan, dr Meikyal Pontoh, M.Kes dalam rapat mitra di ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10) terkait penyebab keterlambatan pembayaran intensif tenaga kesehatan dan non kesehatan pada rumah sakit maupun tempat karantina yang telah ditetapkan pemerintah tidak menjawab apa yang menjadi penyebab keterlambatan.

“Sebagai fraksi Pemerintah maka menurut saya ini sangat penting untuk dilakukan evaluasi dengan memastikan berapa lama bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini yang menjadi rasa prihatin kami. Karena itu dalam rapat saya bersikap jika virus Corona ini berlari secepat kilat, dan tenaga medis menangani secepat guntur namun intensif tenaga kesehatan dan non kesehatan berlari seperti gajah” ujar Watubun.

Menurutnya, disinilah letak problem, karena jika pemerintah dalam hal ini gubernur terus dikritik bahkan tim covid pemerintah gencar juga menuai kritikan secara terus menerus maka sebagai fraksi pemerintah mesti malu terhadap kritikan tersebut. Karena itu, wajar jika dalam rapat dicari penyebab keterlambatan pembayaran intensif tenaga kesehatan dan non kesehatan yang belum dibayarkan .

“Kita menanyakan apa yang menjadi problemnya, jika problemnya terkait masalah managemen maka perlu dilakukan evaluasi. Tapi kami juga akan menentukan sikap menerima atau menolak soal pertanggung jawaban Covid-19 khusus pada level tenaga kesehatan dan non kesehatan . Karena itu jika masalahnya ada pada managemen maka managernya harus diganti karena ini hanya bikin malu. ” ujar Watubun.

Menurutnya, akibat dari keterlambatan pembayaran intensif yang terakhir dibayarkan pada Bulan Maret lalu maka beban politik fraksi PDI Perjuangan terhadap masalah ini sangat besar. Karena PDI Perjuangan adalah pendukung pemerintah .

“Karena itu sudah saatnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dievalusi kinerjanya dan tidak boleh tidak. Kenapa mesti dievaluasi ? karena tugasnya hanya mengawasi lintasan penanganan ini seperti apa . Saya berkata tegas, karena patut diingat tenaga kesehatan mereka telah tandatangan kontrak untuk siap ke liang lahat.

Karena mereka memang siap untuk itu. Yang jadi pertanyaan kenapa persoalan intensif mereka tidak juga dibayarkan. Belum lagi persoalan ketidakcocokan data . Persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik ” kritik Watubun .(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *