Wujudkan Reformasi Birokrasi di MBD, Seluruh OPD Butuh Komitmen

  • Whatsapp

Tiakur, Wartamaluku.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah MBD menggelar kegiatan Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari (15-16 November 2019) dengan menggandeng narasumber dari KEMENPPAN RB yakni, Naptalina Sipayung SH. MAP (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III.) Raka Pamungkas, Ak (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan lll-1) Drs. Titus Renwarin (Kepala Biro Organisasi Provinsi Maluku ).

“Banyak hal dan manfaat yang didapat dari kegiatan itu dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”, Hal ini disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Maluku Barat Daya Ny. R. Melsasail SH, kepada media ini disela – sela penutupan kegiatan “Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Maluku Barat Daya.

Menurut Melsasail, kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu adalah merupakan salah satu upaya Pemda MBD dalam rangka menindaklanjuti program prioritas pemerintah yakni, pelaksanaan reformasi birokrasi dan kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari delapan instrumen atau area yang akan disasar. jelasnya.

Dikatakan, selama tiga tahun terakhir Maluku Barat Daya hanya meraih predikat D dan C akhirnya pada tahun 2018 lalu MBD berhasil meraih predikat CC dengan nilai 50,12. Dan kiranya tahun ini MBD bisa mempertahankan predikat dan meningkatkan nilai menjadi lebih baik lagi kedepannya. “Saya berharap capaian tersebut bisa terus ditingkatkan dan saya yakin MBD pasti bisa”, cetus mantan Kabag Hukum Setda MBD ini.

Dia menjelaskan, ada beragam hal positif dan kemajuan yang telah diraih dalam bidang SAKIP dan dapat dicontohi dari beberapa Kabupaten/Kota di Maluku salah satunya adalah Kota Ambon.

Kota Ambon sendiri pernah meraih penghargaan dibidang laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah yang menyabet predikat B. dan prestasi ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan terus-menerus.
Baginya, ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Kabupaten Maluku Barat Daya agar kedepan predikat ini juga bisa kita raih.

Namun, dia menambahkan bahwa untuk sampai pada predikat tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan proses dan perjuangan. Namun yang terpenting baginya adalah semangat dan komitmen serta sinergitas dari seluruh pimpinan OPD dan jajarannya guna melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dia menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk sosialisasi dan juga sebagai ajang evaluasi yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat Akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented goverment). Dalam penilaian tersebut lanjut dia, maka sasaran penilaiannya adalah seluruh komponen dari manajemen kinerja yang terdiri perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pengukuran capaian kinerja hal ini penting dilaksanakan karena instrumen ini telah diamanatkan dalam Permenpan- RB nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah imbuhnya.

Diakhir komentarnya, mantan Sekretaris Dinas ESDM Maluku Barat Daya ini mengingatkan agar capaian predikat dan penghargaan yang telah diperoleh lewat LAKIP dengan predikat CC maupun WDP dalam laporan pengelolaan keuangan daerah dan lain-lain bukanlah merupakan tujuan akhir semata karena itu hanyalah merupakan langkah awal. Karena sejatinya tujuan/goal terakhir kita adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku Barat Daya.

Olehnya itu dibutuhkan semangat dan komitmen serta Sinergitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajarannya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Penutupan Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh kepala bagian organisasi Setda Maluku Barat Daya. (WM/jgr).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *