IKPELMABATIM Desak Pemerintah Registrasi Puskesmas Ahanari MBD

Ambon, Wartamaluku.com – Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Babar Timur – Ambon (IKPELMABATIM) Sadrak Wutres meminta kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Maluku segera melakukan Registrasi Puskesmas Ahanari Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pasalnya, selama ini Puskesmas Ahanari ini belum diakui sebagai Puskesmas induk tetapi puskesmas bantu. Karena semua pendanaan maupun operasionalnya masih digabungkan dengan Puskesmas Letwurung.
Padahal puskesmas ini merupakan hasil dari pemekaran wilayah Puskesmas Letwurung.

Menurut Wutres, saat ini puskesmas tersebut sudah berdiri sendiri tetapi statusnya masih dikatakan Puskesmas Bantu.

“Karena itu, kami minta dan mendesak Pemerintah agar melakukan registrasi agar pendanaan dan operasional lainnya dapat terpisah dari Puskesmas Letwurung”, ungkapnya kepada media ini.

Dikatakan Wutres, pada Tahun 2016 melalui keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 40-35-2016 tentang pembentukan puskesmas Ahanari di kabupten Maluku Barat Daya.

Menurutnya, salah satu tujuan dari pembentukan puskesmas ini adalah untuk lebih memperkecil rentang kendali pelayanan kesehatan di kecamatan Babar Timur yang jarak dari desa satu ke desa lain sangat jauh bahkan berbatu.

“Kondisi jalan di Babar Timur sangat tidak memungkinkan. Karena itu, kami minta Pemerintah Daerah maupun Provinsi untuk bisa lakukan registrasi terhadap puskesmas tersebut.

Puskesmas Ahanari memiliki 6 wilayah kerja (Desa) yakni desa Ahanari, Wakpapapi, Analutur, Manuweri, Tutuwawang, dan Emplawas.

“Karena yang sangat memprihatinkan adalah Pada Tahun 2016, sudah di bentuk berdasarkan SK BUPATI namun, sampai sekarang ini dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dan Kementrian Kesehatan, Belum memilki data-data dari Puskesmas Ahanari sehingga status Puskesmas Ahanari pada Dinas Kesehatan provinsi dan Kementrian kesehatan masih di katakan Pustu.

“Hal mengakibatkan sehingga semua bantuan baik dari dinas kesehatan Provinsi Maluku dan Kementrian Kesehatan tidak pernah di terima oleh Puskesmas Ahanari. Salah satunya karena Puskesmas Ahanari belum diakui sebagai Puskesmas”. Ungkapnya. (WM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *