Ambon,Wartamaluku.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku, Jhon Suanthie Laipeny, mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi direncanakan akan dibangun di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
“Jadi setelah Gubernur Maluku menandatangani pakta integritas dan usulan resmi diajukan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku ke Kementerian di Jakarta maka sekolah rakyat akan dibangun di desa Klis MBD”, ungkap Laipeny kepada wartawan di gedung rakyat karang panjang Ambon, kamis, 18/12/2025.
Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, Desa Klis telah menghibahkan lahan seluas 8 hektar untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Dan rencana pembangunan itu mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat setelah pemaparan Dinas Sosial Provinsi Maluku terkait konsep dan fasilitas Sekolah teraebut.
“Sekolah Rakyat ini akan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Konsepnya terintegrasi mulai dari SD, SMP hingga SMA menjadi satu, dengan fasilitas lengkap seperti lapangan sepak bola bertaraf internasional, tiga lapangan batminton, lapangan basket, serta fasilitas olahraga indoor dan outdoor, masyarakat setempat menerimanya dengan sukacita”, kata Laipeny.
Menurutnya, hasil pendataan Dinas Sosial Provinsi Maluku menunjukkan bahwa tahap awal penerimaan peserta didik akan diprioritaskan bagi anak-anak dari Pulau Moa, Letti, Lakor, Romang, Luang, dan Sermatang.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten MBD juga tengah mengusulkan agar Sekolah Rakyat serupa dibangun di Pulau Kisar, yang nantinya dapat mengakomodasi wilayah sekitar seperti Pulau Wetar.
Laipeny menekankan, seluruh tenaga pendidik yang akan mengajar di Sekolah Rakyat wajib memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Karena sebagai putra daerah, Ia secara khusus mendorong anak-anak daerah, terutama dari MBD dan Kepulauan Tanimbar (KKT), agar mempersiapkan diri dari sekarang.
“Saya minta anak-anak Maluku, khususnya MBD, KKT jangan jadi penonton di negeri sendiri. Kalau mau jadi guru di Sekolah Rakyat, harus punya ijazah atau sertifikat PPG. Jangan sampai orang luar yang datang mengisi semua posisi, sementara anak asli daerah tidak siap,” tegasnya.
Sebagai putra daerah MBD, Laipeny mengaku prihatin karena masih banyak tenaga pendamping dan penyuluh di daerah yang berasal dari luar Maluku. Hal tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting agar masyarakat lokal lebih siap menyambut peluang pembangunan.
Ia juga memastikan bahwa Gubernur Maluku telah menyatakan komitmen untuk fokus dan memberikan ruang penuh terhadap tahapan awal pembukaan Sekolah Rakyat tersebut.
“Ini kesempatan besar. Mari kita tangkap bola ini bersama-sama. Silakan persiapkan diri dari sekarang,” pungkas Laipeny. (WM/yk).
